Sebuah Perlawanan Atas Hegemoni Iklan Politik Melalui Media

ANALISIS IKLAN POLITIK

(Sebuah Perlawanan Atas Hegemoni Iklan Politik Melalui Media)

ABSTRAK

Oleh: Tri Mahendra[1]

Di masa kontemporer ini, media telah menjadi konsumsi bagi semua elemen masyarakat. Akan tetapi permasalahan akan muncul ketika masyarakat tidak mengetahui apa yang ada dibalik media tersebut. Masyarakat pada umumnya hanya dapat melihat apa yang ditampakkan oleh media dari luar. Pemilihan judul mengenai “Analisis Iklan Politik: Sebuah Perlawanan Atas Hegemoni Iklan Politik Melalui Media” sebenarnya adalah berangkat keresahan penulis yang telah frustasi melihat media yang menjadi konsumsi bagi masyarakat awam. Melalui media  televisi, radio, surat kabar, internet dan sebagainya, hegemoni yang berisikan iklan politik terus dilancarkan. Dalam aspek ini penulis berposisi sebagai counter hegemony terhadap penguasa media. Karena realitanya apa yang ditampilkan adalah kepalsuan. Bahkan media saat ini telah menjadi sebuah area pertarungan dari berbagai kepentingan. Misalnya pertarungan kepentingan antara dua partai besar yang ada di Indonesia. Yaitu antara PDIP dengan Partai Penguasa yakni Partai Demokrat. Mereka saling berebut pengaruh dan bertarung dengan iklan-iklan politik demi memperluas hegemoni mereka. Dengan permainan tanda yang digunakan, media telah dijadikan sebagai alat untuk menciptakan sebuah diskursus. Seakan-akan media telah menjadi sebuah kebenaran mutlak.  Jika media yang ada saat ini adalah media milik penguasa, maka hilanglah kebenaran itu. Yang terjadi selanjutnya adalah pembodohan masal bagi masyarakat. Lihat saja PDIP yang selalu melatar belakangi dirinya dengan sosok Soekarno. Sedangkan Partai Demokrat hingga saat ini belum memperoleh sosok yang tepat untuk dijadikan sebagai tanda atau juga background partai yang berpengaruh bagi masyarakat. Karena hingga saat ini SBY telah kehilangan popularitasnya. Sosok-sosok yang ditampilkan dibalik nama partai tersebut sebenarnya adalah sebagai tanda. Tanda yang nantinya digunakan untuk menarik para simpatisan dari masyarakat Indonesia. Namun bagaimana masyarakat memposisikan dirinya adalah pertanyaan penting. Karena hingga saat ini masyarakat masih terombang-ambing dan terbawa oleh dua pengaruh besar yang memiliki kepentingan yang berbeda. Partai demokrat yang ingin terus mempertahankan status quo nya dan PDIP yang haus ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat yang saat ini duduk di dalam kursi Pemerintahan. Inilah realita yang ada dihadapan masyarakat Indonesia. Salah satu cara untuk melawan mereka adalah melakukan sebuah perlawanan atas hegemoni yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Konsumsi media, Counter hegemoni, Permainan tanda, Diskurus media.

Pengantar

Melihat kondisi masyarakat di masa sekarang terlihat ini begitu berbeda dengan masyarakat di zaman dahulu. Dalam aspek penyampaian informasi misalnya, antara zaman dahulu dengan saat ini terlihat begitu berbeda. Jika dahulu orang harus bertemu langsung untuk mendapatkan informasi atau berkomunikasi, maka saat ini hal tersebut sudah tidak demikian lagi. Karena dengan munculnya berbagai media informasi seperti internet, televisi, surat kabar, telepon, dan sejenisnya orang sudah bisa memperoleh informasi. Namun apakah setiap orang di dalam masyarakat memahami dan menyadari bahwa ternyata dibalik media tersebut telah terjadi berbagai deviasi. Misalnya saja tentang adanya iklan terkait dengan kampanye suatu partai yang mengusung calon pemimpin tertentu. Tentu bagi masyarakat yang masih awam, mereka sudah tidak lagi menelisik untuk mengetahui apa yang ada dibalik iklan yang tampil tersebut. Karena bagi mereka apa yang ada di media itulah kebenaran itu.

Sebuah permasalahan muncul ketika pada realitasnya media yang dianggap sebagai penyalur informasi tersebut telah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga pengertian dari media yang netral hanyalah sebagai simbol saja. Melihat kondisi yang sudah seperti ini, tentu permasalahan yang timbul tidak sedangkal dari apa yang sudah ada. Melainkan, sesungguhnya masalah tersebut ada ketika masyarakat awam pada khususnya menganggap hal itu bukanlah masalah. Misalnya saja saat kampanye yang dilakukan oleh para calon pemimpin, baik pemimpin daerah, provinsi ataupun negara. Ketika kampanye yang mereka tampilkan adalah tanda. Tanda itu seakan menjadi kebenaran. Dan dialektika atas tanda yang seharusnya ada telah hilang ataupun sengaja dihilangkan maupun juga diarahkan agar hilang.

Dengan menggunakan pemikiran Jean Baudrillard, bahwa dialektika sekarang terkoyak dan yang nyata mati. Dengan matinya realita, maka yang tersisa adalah tanda.  Maksudnya adalah bahwa saat ini realitas yang nyata itu mati, dan yang dihidup adalah kepalsuan. Dan dialektika yang terjadi pun saat ini berada pada realitas yang palsu tersebut. Yang terjadi saat ini adalah pertukaran tanda untuk menentang tanda yang lain dengan dalih untuk menentang yang nyata. Padahal yang ditentang adalah yang palsu. Namun diskursus menghadirkan realitas yang seolah-olah nyata dan benar.  Dengan kematian dialektika dan yang nyata, maka telah mematikan harapan humanistik yang besar. Maksudanya adalah sudah tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya saja iklan politik yang gencar menampilkan sebuah kesejahteraan masyarakat apabila negara dipimpin oleh pihaknya. Namun sebernarnya semua itu adalah sebuah kepalsuan belaka. Karena wajah-wajah perpolitikan hanya tampak manis saat berkampanye dan beriklan politik. Saat merekka terpilih dan menang dalam pemilu. Suasana pun tetaplah sama dan kesejahteraan yang dijanji-janjikan hanyalah bualan belaka.[2] Saat ini pun media juga demikian, ambil contoh saja ketika kampanye pemilu. Tanda menjadi basis utama dalam sebuah retorika saat kampanye pemilu. Dimana tanda yang tampil dalam iklan kampanye pemilu di televisi tidak ada lagi yang mendialektika. Begitupun sebaliknya, lawan atau pihak lain yang berkampanye juga menggunakan tanda-tanda dan juga tidak ada dialektika. Seakan-akan itu adalah yang nyata. Padahal semua yang tampil disana adalah sama-sama tanda.

Melihat sebuah tanda yang dimainkan dalam iklan politik di dalam televisi. Roland Barthes mengembangkan dua tingkatan penandaan, yaitu pada  tingkat denotasi dan pada tingkat konotasi[3]. Dalam denotasi,  hubungan antara penanda dan petanda memiliki hubungan yang eksplisit. Sedangkan dalam konotasi sebaliknya, karena maknanya tidak eksplisit atau tidak langsung. Misalnya saja dalam pidato Aburizal Bakrie dalam pidato politik saat HUT Golkar ke- 47. Dinyatakan olehnya bahwa padi akan semakin menguning dan akan menjadi beras di tahun 2014. Dan Aburizal Bakrie juga menyatakan harapanya bahwa matahari juga akan tetap bersinar di langit yang biru.[4] Contoh pernyataan tersebut sepertinya juga mengarah kepada arah konotasi. Karena hubungan antara penanda dan petanda tidak eksplisit. Bentuk-bentuk kampanye itulah yang berkembang saat ini. Mereka saling melakukan provokasi satu sama lain. Dalam aspek ini, tidak hanya Golkar saja yang melakukan hal itu. Tentu dari pihak Partai Demokrat maupun PDIP juga melakukan hal yang sama. Begitulah iklan-iklan kampanye politik yang berkembang di dalam media yang dikonsumsi oleh masyarakat akhir-ahir ini. Media seakan telah menjadi area untuk menghegemoni masyarakat. Apalagi media tersebut dekat dengan pihak-pihak terkait yang memiliki misi untuk melakukan hegemoni. Dalam aspek ini masyarakat awam akan menjadi korban. Jika masyarakat awam tidak mampu berpikir mendalam tentang apa yang dilihatnya, maka mereka akan terbawa dan menjadi korban iklan politik tersebut.

Dramaturgi Politik di Indonesia

Dalam menggunakan analisis politik di Indonesia, juga digunakan analisis dramaturgi Erving Goffman. Seperti yang dikatakan oleh Erving Goffman  bahwa di dalam semua interaksi sosial ada yang namanya panggung depan dan juga panggung belakang. Seseorang yang berada di panggung depan memiliki sikap yang berbeda ketika berada di panggung belakang. Mereka dapat berganti-ganti peran sesuai dengan kondisi mereka. Apa yang mereka lakukan di panggung depan berbeda ketika mereka berada di panggung belakang.[5] Dalam kondisi perpolitikan yang ada saat ini, tampaknya masih relevan untuk dikaji dengan menggunakan analisis dramaturgis ini.

Perpolitikan yang ada di Indonesia juga tak lebih dari sekedar permainan panggung depan belaka. Iklan ditampilkan semenarik mungkin dengan menampilkan wajah yang menawarkan kesejahteraan hidup. Ironi muncul ketika sang pemenang telah berhasil menduduki kursi pemerintahan. Bagi mereka yang telah duduk di bangku pemerintahan. Sudah saatnya bagi mereka untuk memulai panggung belakang. Dengan berbekal panggung depan mereka telah berhasil mencuri hati rakyat. Dan ketika panggung belakang telah dimulai, barulah rakyat tahu bahwa mereka telah tertipu. Rakyat yang kecewa akhirnya marah, mereka melakukan demonstrasi untuk menyuarakan aspirasinya. Namun sayang, ternyata sang pemerintah memiliki pasukan khusus yang siap menghajar rakyat yang protes. Ketika sang pemenang sedang sibuk berbagi kursi dan jabatan kepada anak buahnya. Rakyat sedang kelaparan, sengasara dan terbiarkan nasibnya.

Mitos Politik di Indonesia

Dalam aspek ini, mitos dapat dikatakan sebagai sistem komunikasi yang mengantarkan sebuah pesan. Dapat dikatakan bahwa mitos itu sendiri adalah sarana penyampai pesan. Mitos juga dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan sebuah pemaknaan. Oleh karena itulah, mitos tidak bisa  menjadi objek, konsep, maupun ide. Hal itu terkait dengan pemaknaan tadi. Mitos adalah sebuah tipe wicara. Namun segala sesuatu tidak akan bisa secara tiba-tiba menjadi sebuah mitos. Segala sesuatu bisa menjadi mitos jika hanya ditampilkan dalam sebuah wacana atau diskursus. Dalam perpolitikan juga demikian. Segala sesuatu bisa menjadi sebuah mitos ketika tampil dalam sebuah diskursus.[6]

Coba lihat pada mitos politik di Indonesia. Apakah iklan politik yang tampil di televisi dapat dikatakan sebagai mitos. Masih ingatkah dengan kata-kata “lanjutkan” dari SBY. Berbeda dengan kata-kata Megawati yang mengusung tema “perubahan”. Kedua kata ini memiliki makna yang bertolak belakang. Di satu sisi ada makna yang berisi mempertahankan kekuasaan. Dan disisi yang lain ada makna merebut kekuasaan. Dari hal ini bisa dianalisis bahwa keduanya saling beroposisi. Kondisi ini semakin terlihat ketika mereka menayangkan iklan politiknya di televisi. Di satu sisi pihak yang mempertahankan menampilkan keberhasilan program-programnya. Dan disisi yang lain pihak yang ingin merebut kekuasaan menampilkan kebobrokan penguasa. Begitulah realita yang ada. Isu-isu yang mereka bawa dalam iklan politik adalah sama. Mereka-sama mengatasnamakan demi kesejahteraan rakyat. Namun ternyata semuanya sama. mereka yang menang jadi pemenang, mereka yang kalah jadi oposisi. Dan rakyat jadi penonton yang selalu dikecewakan. Kondisi ini terus berulang dan berulang. Ketika rakyat mulai sedikit semakin pintar dan mulai mempelajari pengalamannya atas kekecewaan-kekecewaan yang pernah mereka alami sebelumnya. Para elit politik juga tak ada habis-habisnya untuk terus mencekoki rakyat dengan iklan-iklan politik yang selalu tak pernah kehabisan ide.

 

Semiotika Dalam Iklan Politik

            Ferdinand de Saussure dalam Course in General Linguistik telah mendefinisikan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial.[7] Tanda merupakan unsur dasar dalam semiotika dan komunikasi, yaitu segala sesuatu yang mengandung makna, yang mempunyai dua unsur, yaitu penanda(bentuk) dan petanda(makna).

Apabila di dalam seluruh praktik sosial merupakan fenomena bahasa, maka ia dapat dikatakan sebagai tanda. Saat ini permainan iklan juga tak lepas dari permainan bahasa. Apa yang dibahasakan oleh iklan tak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Karena apa yang dibahasakan oleh politikus hanya sebatas bahasa. Sedangkan rakyat memaknainya secara mendalam. Ambil contoh saja kata “demokrasi”. Demokrasi yang berarti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dapat saja dipermainkan dengan mudah. Tidak semua demokrasi adalah demokratis. Demokratis tidaklah selalu dengan demokrasi. Begitulah kira-kira yang ada.

Seperti istilah pendidikan gratis, kesehatan gratis dan lain sebagainya seperti yang tayang dalam iklan-iklan politik juga hanya sebatas tanda saja. Mirip sekali dengan iklan-iklan yang menyembunyikan kebohongannya. Karena kebanyakan dari iklan yang menawarkan hal-hal yang manis selalu diikuti dengan syarat-syarat dan ketentuan. Namun syarat-syarat dan ketentuan tersebut ditampilkan sangat kecil agar yang membaca tidak tahu. Sehingga seringkali orang yang terbawa oleh iklan tersebut harus kecewa. Begitulah kondisi periklanan yang ada.

Selanjutnya Saussure menjelaskan bahwa tanda tak bisa dilepaskan dari dua bidang, yaitu penanda (signifier) untuk menjelaskan bentuk/ekspresi, dan bidang petanda (signified) untuk menjelaskan konsep atau maknanya. Antara bentuk dan makna memang saling terkait dan tak bia lepas Di dalam strukturalisme bahasa, tanda tak dapat dilihat secara sendiri, melainkan berdasarkan pada relasi atas tanda-tanda yang lain dalam kerangka sistem yang diatur oleh sebuah rule atau kode tertentu agar memiliki makna.[8] Artinya untuk memahami sebuah bahasa agar menemukan sebuah makna, perlu memahami juga relasi dengan tanda-tanda yang lain agar makna yang eksplisit tersebut dapat diketahui dengan jelas. Bagi rakyat yang masih awam, perlu diketahui bahwa sebenarnya dalam iklan-iklan politik juga menampilkan permainan tanda yang memiliki relasi dengan tanda yang lain. Karena rakyat tidak mampu menjangkau relasi tanda itu. seringkali mereka menjadi korban permainan iklan politik tersebut. Hampir seluruh iklan juga memiliki model seperti itu. iklan yang kental sekali dengan permainan tanda adalah iklan operator seluler yang seringkali membuat penggunanya kecewa. Saat ini iklan politik pun juga mengarah kepada hal-hal yang sifatnya menyembunyikan sesuatu lewat permainan tanda dalam relasi dengan tanda-tanda yang lainnya.

 

Disinformasi Iklan Politik

Dalam sebuah bahasa komunikasi, iklan memiliki bahasanya sendiri. Akan tetapi seringkali iklan melakukan sebuah penipuan-penipuan yang disampaikan lewat bahasa. Penipuan tersebut memang tidak tampak pada bahasa yang ditampilkan. Namun makna dari bahasa yang tampil tersebut seringkali ambigu sehingga dapat dipermainkan. Karena secara struktural iklan tersebut terdiri atas tanda-tanda yang di dalamnya terdapat penanda yang berupa gambar, foto atau ilustrasi dan juga petanda yang di dalamnya terdapat konsep atau makna. Namun di dalam kesemuanya itu ternyata digunakan untuk memalsukan realitas.[9] Yang ada di dalam iklan dengan kenyataan yang ada tidaklah sama. Artinya iklan tersebut memberikan informasi yang salah.

Saat ini iklan-iklan politik juga semakin menjamur ke permukaan. Mulai dari media elektronik hingga media massa. Iklan politik selalu menampilkan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Seakan-akan bahwa ketika negara dipimpinnya rakyat kecil akan menjadi sejahtera. Iklan-iklan politik selalu menampilkan para petani kecil, pengusaha kecil, para buruh, tukang becak dan orang-orang kecil lainnya demi mendapatkan perhatian dari rakyat secara luas. Kemudian yang mereka bawa biasanya adalah semangat nasionalisme, religius, cinta tanah air, cinta kepada bangsa, mengabdi kepada bangsa, pro kepada rakyat kecil. Tak hanya itu, dalam iklan juga menampilkan sebuah janji-janji yang seakan sangat meyakinkan. Seperti memberikan pendidikan murah bagi rakyat. Namun kenyataanya masih juga banyak rakyat kecil yang tak dapat menikmati pendidikan. Iklan selalu tampil dengan wajah yang penuh senyuman, semangat, dan masa depan yang cerah. Namun dibalik semua itu ternyata tak lebih hanya sebuah mimpi belaka. Sehingga tidak salah jika banyak dari rakyat kecil hanya bisa bermimpi dan berkhayal akan sebuah kesejahteraan hidup. Namun impian tersebut hanya berada dalam angan-angan yang membuat rakyat semakin terpuruk.

Kondisi masyarakat kecil yang semakin terpuruk semakin diperparah dengan masih banyaknya iklan politik yang menampilkan sebuah janji manis akan kesejahteraan hidup masyarakat kecil. Ternyata setelah sang elit politik berhasil duduk dalam kursi pemerintahan. Mereka tak lantas segera bertindak untuk menuntaskan masalah para rakyat kecil yang sedang menangis kelaparan. Yang mereka lakukan adalah sibuk menghitung berapa rupiah yang telah mereka keluarkan selama kampanye pemilu. Seringkali gaji yang akan mereka terima selama menjabat dengan biaya kampanye yang telah mereka keluarkan masih belum cukup untuk mengembalikan segala biaya kampanye tersebut. tak hanya itu, kadangkala juga mereka masih mempunyai banyak hutang untuk biaya kampanye. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa para pemimpin untuk tidak jujur dan kadangkala melakukan korupsi. Entah apa yang sedang ada dipikiran para elit politik ini. Dalam kondisi yang seperti ini sulit bagi elit politikini untuk bisa memikirkan nasib rakyat.

Iklan politik yang dilakukan oleh partai politik yang telah mengalami diinformasi ini akhirnya menghegemoni masyarakat dan menjadi konsumsi masyarakat banyak. Jika kondisi ini lama-kelamaan terus berlanjut, maka kepercayaan rakyat pada partai politik akan semakin turun. Karena semakin lama rakyat akan semakin pintar dan semakin tahu. Walau para elit politik berusaha untuk kreatif dalam mendesain iklan-iklan yang akan ditampilkannya nanti. Masyarakat juga akan terus mencoba untuk memahami dengan kritis pada iklan yang ditampilkan tersebut. Kondisi inilah yang akan terus berdialektika hingga pada titik tertentu.

Kondisi Perpolitikan di Indonesia

Saat ini kondisi politik yang ada di Indonesia bisa dikatakan tidak lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan saat ini kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini sudah melampaui batas. Pasalnya semenjak babak baru dengan adanya era reformasi, suara aspirasi rakyat semakin berserakan dan tanpa batas. Budaya saling sikut dalam urusan politik juga masih ada hingga saat ini. Tentu tak jauh beda dengan masa-masa kepemimpinan Soekarno dimasa itu dimana kabinet-kabinetnya selalu jatuh bangun akibat dari saling sikut dan saling menjatuhkan dalam urusan politik. Dimasa sekarang pun juga demikian.[10] Politik tak lebih dari sekadar perebutan kursi kekuasaan. Dimana yang berkuasa akan terus mempertahankan status quo sedangkan pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan berposisi sebagai pihak oposisi.

Semenjak dibukanya babak baru yang dinamai dengan era reformasi, kemunculan berbagai macam partai politik pun semakin banyak. Karena sebelumnya dimasa orde baru partai masih disederhanakan. Tetap saja kondisi ini tidak bisa menjamin bahwa kondisi politik yang ada akan menjadi lebih baik. dimasa sekarang ini  lebih-lebih ketika musim pemilu tiba, berbagai partai politik berbondong-bondong mencari massa sebanyak-banyaknya guna untuk membesarkan nama partainya. Mulai dari anak kecil, dewasa hingga orang tua berbondong memberikan dukungan pada suatu partai tertentu. Mereka diarak kejalan-jalan dan juga di lapangan untuk berkampanye. Namun apa yang sebenaranya mereka lakukan hanyalah sebuah bualan belaka. Dimana pihak massa sendiri mau turun ke jalan karena diberi uang ataupun kaos partai tertentu. Sedangkan dari pihak calon yang maju menjadi calon pemimpin telah mengkalkulasi berapa uang yang dihabiskan untuk kampanye dan berapa uang yang akan kembali ketika menang. Begitulah sederhananya yang ada. Kondisi ini akan terus berlanjut dan berlanjut hingga terjadilah bisnis politik. Jika demikian, maka yang terjadi adalah permainan. Semarak nasionalisme yang didenungkan dalam kampanye hanyalah bualan belaka.

Ketika musim pemilu sudah akan tiba. Tibalah waktu dimana akan banyak ditemukan pamflet-pamflet ataupun spanduk-spanduk yang berisikan iklan pemilu bertempelan di pinggir-pinggir jalan. Segala tempatpun tak luput dari tempelan iklan politik tertentu. Mulai dari tiang listrik, tembok-tembok pertokoan, hingga di kaos-kaos tukang becak pun menjadi sasaran iklan politik. Tak hanya kaos tukang becak yang menjadi tempat iklan politik, bahkan di becaknyapun ada tempelan iklan politik. Sungguh ironi padahal ketika mereka menang pemilu nanti di kota-kota terdapat rabu lalu lintas yang bertuliskan bila becak dilarang masuk. Sungguh malang nasib orang becak ini. Padahal mereka adalah berasal dari golongan orang kecil yang tidak tahu apa-apa tentang politik.

Pertarungan Politik yang Mirip dengan Pertandingan Sepak Bola

Kondisi arah perpolitikan yang ada di Indonesia ternyata mudah sekali ditebak. Pasalnya kondisi partai di Indonesia yang lumayan banyak lama-lama juga akan mengerucut ke dua garis besar yang berlawanan. Ketika ada pertarungan politik antara berbagai macam partai. Sedikit demi sedikit banyak partai yang tumbang. Mirip sekali dengan pertandingan sepak bola dengan sistem gugur. Kondisi partai politik yang banyak tersebut juga akhirnya berakhir dengan pertarungan dua partai politik yang besar. Partai-partai yang telah gugur atau telah kalah di awal ternyata juga merapat ke partai-partai lain yang lolos. Partai-partai yang telah gugur tersebut kemudian akan memperkuat partai lain yang lolos untuk memperkuat suara. Umumnya partai yang telah gugur di awal berkoalisi dengan pihak partai lain yang lolos yang memiliki kemiripan ideologi partai ataupun juga kepentingan tertentu. Mereka juga akan berbagi kursi kekuasaan jika memang berhasil menang nantinya. Tentunya juga dengan tawar-menawar dahulu.

Pada akhirnya partai-partai yang telah bertarung tersebut berakhir dengan koalisi. Mereka umumnya mengerucut kedalam dua kubu yang berbeda. Yaitu antara partai yang berkuasa dengan partai oposisi. Begitulah yang ada saat ini. Yang terlihat kental saat ini adalah pertarungan politik antara Partai Demokrat dengan PDIP. Pada umumnya partai-partai lain melakukan koalisi pada kedua partai ini. Ketika mereka sudah membulatkan tekad dan membulatkan suara. Barulah kemudian babak final dalam pertarunganpun dimulai. Mirip sekali dengan pertandingan sepak bola. Dimana ada babak penyisihan hingga babak final.

Posisi Media dalam Pertarungan Politik

Saat pertarungan politik adalah saat pertarungan tanda dimulai. Permainan tanda dimulai dengan cara saling sikut antara pihak-pihak yang bertarung. Mereka para elit politik saling mencoba untuk menghegemoni masyarakat dengan menyebarkan tanda. Mereka juga berdramaturgi dengan bermain panggung depan dan juga panggung belakang.[11] Saat mereka tampil di depan masyarakat, mereka tampak seperti seorang pahlawan yang akan memberikan kebaikan pada rakyat. Iklan-iklan yang menyuarakan tentang kepedulian terhadap rakyatpun bermunculan. Misalnya memberikan akses kesehatan yang mudah bahkan gratis, pendidikan murah, harga sembako murah dan lain-lain. Dalam aspek ini, media juga berperan dalam menyampaikan iklan-iklan yang seperti ini. Misalnya ada media televisi yang menampilkan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu yang diprakarsai oleh penguasa tertentu. Namun yang tersisa dalam apa yang tayang di dalam televisi tersebut hanyalah performativitas.[12]

Jika sebuah permainan bahasa melaui performativitas lebih mendominasi, maka realitas yang sebenarnya akan semakin jauh. Bila ingin korupsi diberantas tanpa pandang bulu, maka pilihlah pemimpin yang berasal dari golongan militer. Karena militer itu tegas dan berani. Namun kenyataannya ketika militer jadi pemimpin, justru korupsi tidak semakin sedikit namun malah merajalela. Begitulah performativitas bekerja di dalam realitas. Tidak ada yang menjamin sebuah kebenaran. Dan media disini justru berperan di dalamnya. Media telah bekerjasama dengan pihak yang ingin menayangkan iklan. Media mendapatkan keuntungan karena telah menayangkan iklan. Dan pihak yang beriklan juga diuntungkan karena telah dibantu media dalam menyuarakan program-programnya. Lalu bagaimana dengan posisi masyarakat. Terlebih bagi masyarakat yang masih awam dan mudah terhipnotis oleh iklan politik di media. Kondisi ini tentu tidak baik karena dapat menyebabkan masyarakat awam semakin tidak terdidik dan terus tertipu oleh iklan.

Siapa Yang Berkuasa?

            Bahasan yang cukup menarik terkait dengan siapa yang berkuasa. Karena sudah seharusnya yang berkuasa adalah penguasa. Lalu siapakah yang berkuasa. Apakah para partai yang sedang duduk di kursi kekuasaan, ataukah partai oposisi, ataukah rakyat, ataukah media. Sebuah pertanyaan yang mungkin cukup membingungkan. Namun jika merujuk pada pemikiran Michel Foucault tentang pengetahuan dan kekuasaan.[13] Dimana ada pengetahuan disitulah ada kekuasaan. Kekuasaan dapat berjalan seiring dengan adanya pengetahuan. Dalam aspek siapakah yang berkuasa. Tentu bagi mereka yang berpengetahuanlah yang akan berkuasa. Lalu bagaimanakah dengan masyarakat awam yang pada dasarnya mereka memiliki pengetahuan yang rendah. Apakah masyarakat awam menjadi pihak yang terkuasai. Selama masyarakat awam bisa menguasai dirinya sendiri, maka mereka telah berhasil berkuasa. Minimal berkuasa atas dirinya sendiri. Namun ketika masyarakat awam telah terhegemoni oleh pihak-pihak tertentu. Jelaslah bahwa mereka telah terkuasai.

           

Iklan Politik Sama Dengan Adu Kreatif

            Berbicara mengenai adu kreatif memang tak ada habisnya. Begitu pula pada adu iklan politik yang seringkali juga harus menumbuhkan ide-ide yang kreatif. Mulai dari nuansa yang lucu yang bisa membuat orang tertawa hingga nuansa yang serius hingg amenumbuhkan rasa semangat. Iklan-iklan tersebut memang sengaja di desain sedemikian rupa agar masyarakat dapat terhipnotis. Masih ingatkah dengan iklan SBY yang bertemakan “katakan TIDAK pada korupsi”. Ternyata baru-baru ini ada juga orang-orang yang berasal dari petinggi partai milik SBY yang terjerat kasus korupsi. Hal ini membuktikan bahwa realitas yang ada dalam iklan tidak sama dengan kenyataannya. Penulis mengartikan iklan politik sama dengan adu kreatif karena ternyata iklan tersebut hanya sebatas untuk hiburan semata. Hanya sebatas untuk meyakinkan kepada orang yang melihat.

Seperti halnya adu yel-yel, iklan politik ternyata mirip dengan adu yel-yel. Siapa yang kreatif, dialah yang akan jadi pemenangnya. Jika sudah seperti ini, maka yang tersisa adalah sebuah permainan belaka. Karena seharusnya yang menjadi acuan adalah bagaimana bisa menyejahterakan rakyat. Dalam iklan politik tidaklah demikian, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana bisa membuat iklan yang menarik dan bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Perkara nanti bekerja bagus atau tidak saat menang dan menduduki jabatan kepemimpinan. Itu adalah urusan belakangan. Karena saat masa-masa tersebut mereka begitu sibuk mengurusi partainya. Belum lagi urusan soal menggaji para tim suksesnya. Untuk menggaji para tim sukses tentu membutuhkan uang yang tidak sedikit jika ingin tim suksesnya bekerja keras. Hingga tidak jarang calon bupati, gubernur maupun anggota legislatif harus mengeluarkan uang yanag tidak  sedikit untuk mendapatkan kursi jabatan di dalam pemerintahan.

Agar iklan politik lebih dapat meyakinkan rakyat. Background partai pun selalu dilancarkan. Misalnya untuk PDIP, mereka menmpilkan sosok Soekarno yang nasionalis. Sedangkan untuk Partai Demokrat, sosok SBY masih menjadi acuannya. Namun ketika pamor dari SBY sedang turun, pasti Partai Demokrat akan kebingungan akan menampilkan sosok siapa dalam partainya. Kondisi ini juga tak jarang dialami ketika pemilu legislatif, gubernur maupun bupati. Dibalik dari wajah sang calon pemimpin yang tampil eksis dalam iklan, tentu mereka juga tak melepaskan dari wajah-wajah pemimpin lamanya. Namun apakah ketika mereka telah berhasil menjadi pemimpin nanti mereka benar-benar bisa menyejahterkan rakyat. Hal itu tentu masih akan terus menjadi sebuah pertanyaan.

Mengapa Harus Ada Iklan Politik dan Pemilu?

Pertanyaan ini mungkin sedikit menggelitik para pembaca. Iklan memang harus ada untuk mengenalkan diri bagi calon pemimpin yang bertarung dalam perebutan kursi pemerintahan. Iklan itulah yang nantinya dapat membuat mereka menjadi eksis dalam masyarakat. Jadi eksistensi mereka tidak lepas dari peran media. Melalui media mereka dapat memperkenalkan diri. Baik dari media cetak maupun elektronik. Tidak jarang saat musim pemilu tiba banyak iklan-iklan di televisi yang dipenuhi oleh iklan-iklan politik dari partai tertentu. Dalam istilah hariannya masyarakat menyebut sebagai istilah “pesta demokrasi”. Entah dari mana asal muasal dari kata pesta demokrasi itu muncul. Karena yang pasti jika ada pesta pasti ada uang yang dihamburkan. Tidak hanya uang dari calon pemimpin saja yang dihamburkan. Uang dari rakyatpun juga tidak lepas dari penghamburan untuk pesta demokrasi ini.  Namun rakyat mungkin tidak sadar bahwa uang mereka juga ikut dihamburkan. Padahal untuk mengadakan pesta demokrasi ini membutuhkan biaya yang mahal. Dibalik dari biaya yang banyak dihamburkan untuk pesta demokrasi tersebut. masih banyak dari rakyat kecil yang masih sangat kekurangan pangan. Namun yang dinamakan pesta pasti harus melupakan hal-hal yang sifatnya mengundang kesedihan.

Jika ditanya mengapa harus ada pemilihan umum. Pasti orang menjawab agar pemerintahan dalam negara dapat demokratis. Namun apakah demokrasi dengan pemilu itu dapat menyebabkan rakyat sejahtera. Pertanyaan itu pasti akan sulit untuk dijawab. Karena pada dasarnya kesejahteraan itu tidak harus ditempuh dengan jalan pemilu. Pasalnya masih banyak juga negara yang tidak menganut sistem demokrasi seperti Inggris, Saudi Arabia dan negara-negara lain yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik. Lalu mengapa di Indonesia harus menganut sistem demokrasi. Padahal hingga saat ini sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia juga tidak mampu menyejahterakan seluuruh elemen masyarakat. Masih banyak ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. bagi mereka yang memiliki uang yang banyak. Mereka tentu dapat berinvestasi dan mengakumulai modal sebanyak-banyaknya. Sedangkan bagi mereka yang miskin, mereka menjadi semakin terpuruk, sakit-sakitan dan seringkali terlilit hutang. Saat orang-orang kecil ini menangis kesakitan dalam penderitaannya. Sungguh ironi karena ternyata di televisi ada iklan-iklan politik yang beradu kreatif untuk saling sikut antar lawan politik. Begitulah realita yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

 

Konklusi

            Seperti yang dijelaskan di awal bahwa iklan politik ternyata tidak mencerminakan dengan realitas yang sesungguhnya. Hal itu terjadi karena iklan yang ditampilkan hanya untuk sebatas mendapat pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. Dengan pengaruh yang kuat itulah mereka bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Iklan-iklan tersebut kemudian tampil melalui media yang akhirnya menjadi konsumsi oleh masyarakat banyak. Secara tidak langsung sebenanya iklan termasuk masuk dan mengkonstruk pemikiran masyarakat. Seakan-akan sang calon pemimpin benar-benar akan menjadi seorang pahlawan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat. Walhasil ketika sang pemimpin baru terpilih, ternyata kondisi dan situasi tak jauh beda dengan kondisi sebelumnya. Permasalahan kesejahteraan rakyat tetap saja ada dan tidak ada habisnya. Iklan-iklan yang bertuliskan tentang pemberantasan kemiskinan ternyata hanya sebatas iklan yang tidak ada realitanya.

Iklan sebenarnya memang sebagai ajang untuk mendapatkan suara. Tak heran jika mereka saling sikut antar lawan politik agar bisa mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan untuk biaya kampanye dan juga iklan. Dengan mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat mereka berkampanye. Namuan ketika mereka sudah duduk dibangku pemerintahan. Rakyat sudah banyak dilupakan. Sungguh derita yang tiada habisnya. Karena lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. Rakyat yang telah menumpukan harapannya kepada sang pemimpin yang dipilihnya, seringklai harus menanggung rasa kecewa. Kondisi ini terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan saat ini zaman sudah semakin sulit bagi rakyat kecil untuk menyambung hidup. Karena segala biaya kehidupan telah menjadi mahal karena terjadi kapitalisasi sumber daya oleh orang-orang kaya maupun elit-elit politik. Keberpihakan kepada rakyat kecil hanyalah sebuah wacana elit politik belaka yang tidak ada kenyataanya. Rakyat kecil selalu tertipu, kecewa, dan menderita. Sedangkan sang pemimpin selalu sibuk, sibuk dan sibuk dalam urusan politiknya.

BACAAN

 

Amir Pialang, Yasraf.2003. Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna.Bandung. Jalasutra.

Barthes, Roland. 2004. Mitologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Lechte, John. 2001. 50 Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas. Yogyakarta: Kanisius.

Ritzer, George. 2010. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2010. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.


[1] Tri Mahendra adalah Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

[2] George Ritzer dalam Teori Sosial Postmodern, 2010: 158. Berisi tentang pemikiran Jean Baudrillard. Penulis mencoba megaplikasikan pemikirannya pada dunia politik yang ada di Indonesia

[3] Yasraf Amir Pialang dalam Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna, 2003: 261

[4] Dikutip dari http://politik.news.viva.co.id/news/read/259893-ical–padi-menguning–jadi-beras-di-2014 yang diakses pada tanggal 07/12/12. Penulis mencoba mengaitkan tingkatan penandaan yang dimaksud Roland Barthes pada tingkat konotasi yang bersifat konotatif dengan realitas iklan politik di Indonesia.

[5] Teori dramaturgis Erving Goffman ini diambil dari buku karangan George Ritzer dalam Teori Sosiologi Modern, 2010:93-94. Penulis mencoba mengaplikasikan dua sisi yang berbeda antara panggung depan yang dimainkan oleh elit politik saat kampanye politik dengan panggung belakang saat elit poltik telah menjabat dalam pemerintahan negara.

[6] Dikembangkan dari buku Roland Barthes dalam Mitologi, 2002: 151-152. Dalam buku tersebut diterangkan terkait dengan mitos, kemudian penulis mencoba mengaitkan dengan realitas politik di Indonesia.

[7] Yasraf Amir Pialang dalam Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna, 2003: 256. Disini Saussure membahas tentang definisi dari semiotika.

[8] Ibid., hlm. 258

[9] Ibid., hlm. 280

[10] Penulis membandingkan kondisi politik dari masa dahulu dengan saat ini yang tidak ada bedanya. Budaya saling menjatuhkan masih saja terjadi. Saat ini pun juga masih saja terjadi. Bahkan saat ini pertarungan politik antar partai politik semakin tajam ketika ada sistem koalisi antar partai. Meskipun sekarang partai semakin banyak dan berbeda ketika dahulu saat kepemimpinan Soeharto yang hanya ada sedikit partai. Sistem koalisi juga akan mengerucutkan partai yang banyak tersebut kedalam dua ranah yang besar. Ada ranah penguasa dan juga ranah oposisi. Kondisi inilah yang menyebabkan budaya saling sikut dan saling menjatuhkan masih saja terjadi. Hal itu tampak pada tayangan iklan-iklan politik yang ada baik di televisi maupun internet.

[11] Analisis dengan menggunakan konsep dramaturgis milik Erving Goffman. Bisa dilihat dalam buku karangan George Ritzer dalam Teori Sosiologi Modern, 2010:93-94.

[12] Konsep performativitas Lyotard, diambil dari Buku karangan John Lecte dalam 50 Filsuf Kontemporer, 2001: 374

[13] Baca selanjutnya buku Karangan George Ritzer dalam Teori Sosial Postmodern,2010:65-81

Categories: Cultural Studies, Filsafat, Sosiologi, Sosiologi Media | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: